Sabtu, 20 November 2010
Selasa, 02 November 2010
Ratusan mahasiswa Padati skretariat Pengurus besar HMI
Jakarta-ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi pemuda HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI), sore tadi 02/11 bersama Rombongan tiba di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara. tujuan dari kedatangannya untuk mengikuti kegiatan kongres ke 27 yang akan diselenggarakan di depok pada tanggal 5 November 2010 nanti. ratusan mahasisa tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas dengan sedikit ber-orasi di depan dermaga, orasi dan riak-riak itupun sempat menarik perhatian keamanan disekitar situ.tidak lama kemudian mereda setelah usai diskusi kecil yang dilakukan oleh petugas keamanan bersama perwakilan yang bertanggung jawab terhadap rombongan tersebut. akhirnya rombongan diarahkan langsung oleh petugas keamanan dengan menyediakan 6 buah bus metromini untuk ditumpangi masa ke arah tujuan Menteng jakarta pusat jln.diponegoro. sebagai tempat senteral Pengurus Besar HMI.
Senin, 01 November 2010
LELAKI TANPA NURANI
Posted 02-11-2010 12:53
Risma Budiyani
Hari itu tanggal 26 Oktober 2010. Saya memaksakan diri untuk bangun di pagi hari, setelah semalaman suntuk saya tidak benar-benar terlelap. Entah mengapa perasaan saya sedemikian resahnya. Aneh! Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang biasanya saya langsung tersungkur dan terlelap. Padahal seharusnya semalam menjadi malam terlelap saya. Setelah mengalami macet terparah di Jakarta sepanjang tahun 2010. Hujan deras sepanjang Senin menyebabkan banjir di hampir semua titik di Jakarta. Dan banjir menjadi alasan utama dari kemacetan terparah.
Saya mengabaikan alarm pertama saya tepat pukul 5.00, sambil terus berusaha memejamkan mata. Dan alarm kedua saya tepat pukul 5.30 mau..
(Read More)
Soeharto Pahlawan? (rindu masa lalu atau putus asa masa kini?)
Posted 03-11-2010 00:02
Indra Maulana
Mengkontroversikan secara berlarut-larut gelar Pahlawan bagi (alm) Soeharto memang hanya akan menjadi hal yang buang-buang waktu dan sia-sia. Pandangan ini saya pikir benar, karena dengan ukuran atau skala prioritas, masih banyak isu atau agenda bangsa yang perlu digarap lebih serius. Apalagi akhir-akhir ini, banyak sekali masalah sosial, hukum, keamanan yang seperti terbengkalai akibat totalnya negeri ini mengurusi bidang politik. Selain itu toh, meski dapat gelar pahlawan, saya yakin sejarah tetap mencatat lebih besar sisi kelam dan kediktatoran (alm) soeharto.
Namun akan sangat salah juga jika pandangan di atas dijadikan pembenar kalau tidak kita ulas sama sekali usulan itu. Memang tidak ada keuntungan secara materi bagi keluarga Soeharto ketika gelar pahlawan itu disematkan. Namun tentu akan menjadi sebuah catatan bahwa begitu mudahnya gelar pahlawan didapat. Jika benar gelar pahlawan itu disematkan ke (alm) Soeharto tentu ini menjadi semacam 'preseden'. Memang kementrian terkait punya syarat-syarat tersendiri untuk memberikan gelar itu kepada seseorang, tetapi pertanyaannya, apa yang khusus dan istimewa dari (alm) Soeharto sehingga bisa dinyatakan layak disebut pahlawan?
(PELUPA)
Banyak sekali yang menyebut bahwa seluruh pembangunan yang kita nikmati saat ini adalah hasil kerja keras beliau. Pembangunan yang kita rasakan ini adalah upaya beliau memimpin negeri selama 32 tahun. Stabilitas politik dan keamanan ada di rezim beliau.
Wow! alasan-alasan itulah yang mencengangkan saya. Bagaimana bisa kita menepiskan fakta-fakta lain di luar alasan-alasan itu? Bagaimana bisa kita melupakan fakta bahwa di balik niat membangun itu ada unsur Korupsi? Bagaimana kita bisa pura-pura tidak ingat bahwa membangun gedung ini-itu sebagai topeng untuk melakukan Nepotisme. Bagaimana kita tega melupakan fakta bahwa dalam menciptakan stabilitas keamanan itu banyak sekali pelanggaran HAM dilakukan? Lalu apa kita juga ga mau ambil pusing mengingat bahwa saat itu politik bisa adem ayem karena memang dibungkam, DPR cuma paduan suara, partai cuma pengekor dan dikucilkan, dan pastinya tidak ada ruang dimana..
Posted 02-11-2010 12:53
Risma Budiyani
Hari itu tanggal 26 Oktober 2010. Saya memaksakan diri untuk bangun di pagi hari, setelah semalaman suntuk saya tidak benar-benar terlelap. Entah mengapa perasaan saya sedemikian resahnya. Aneh! Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang biasanya saya langsung tersungkur dan terlelap. Padahal seharusnya semalam menjadi malam terlelap saya. Setelah mengalami macet terparah di Jakarta sepanjang tahun 2010. Hujan deras sepanjang Senin menyebabkan banjir di hampir semua titik di Jakarta. Dan banjir menjadi alasan utama dari kemacetan terparah.
Saya mengabaikan alarm pertama saya tepat pukul 5.00, sambil terus berusaha memejamkan mata. Dan alarm kedua saya tepat pukul 5.30 mau..
(Read More)
Soeharto Pahlawan? (rindu masa lalu atau putus asa masa kini?)
Posted 03-11-2010 00:02
Indra Maulana
Mengkontroversikan secara berlarut-larut gelar Pahlawan bagi (alm) Soeharto memang hanya akan menjadi hal yang buang-buang waktu dan sia-sia. Pandangan ini saya pikir benar, karena dengan ukuran atau skala prioritas, masih banyak isu atau agenda bangsa yang perlu digarap lebih serius. Apalagi akhir-akhir ini, banyak sekali masalah sosial, hukum, keamanan yang seperti terbengkalai akibat totalnya negeri ini mengurusi bidang politik. Selain itu toh, meski dapat gelar pahlawan, saya yakin sejarah tetap mencatat lebih besar sisi kelam dan kediktatoran (alm) soeharto.
Namun akan sangat salah juga jika pandangan di atas dijadikan pembenar kalau tidak kita ulas sama sekali usulan itu. Memang tidak ada keuntungan secara materi bagi keluarga Soeharto ketika gelar pahlawan itu disematkan. Namun tentu akan menjadi sebuah catatan bahwa begitu mudahnya gelar pahlawan didapat. Jika benar gelar pahlawan itu disematkan ke (alm) Soeharto tentu ini menjadi semacam 'preseden'. Memang kementrian terkait punya syarat-syarat tersendiri untuk memberikan gelar itu kepada seseorang, tetapi pertanyaannya, apa yang khusus dan istimewa dari (alm) Soeharto sehingga bisa dinyatakan layak disebut pahlawan?
(PELUPA)
Banyak sekali yang menyebut bahwa seluruh pembangunan yang kita nikmati saat ini adalah hasil kerja keras beliau. Pembangunan yang kita rasakan ini adalah upaya beliau memimpin negeri selama 32 tahun. Stabilitas politik dan keamanan ada di rezim beliau.
Wow! alasan-alasan itulah yang mencengangkan saya. Bagaimana bisa kita menepiskan fakta-fakta lain di luar alasan-alasan itu? Bagaimana bisa kita melupakan fakta bahwa di balik niat membangun itu ada unsur Korupsi? Bagaimana kita bisa pura-pura tidak ingat bahwa membangun gedung ini-itu sebagai topeng untuk melakukan Nepotisme. Bagaimana kita tega melupakan fakta bahwa dalam menciptakan stabilitas keamanan itu banyak sekali pelanggaran HAM dilakukan? Lalu apa kita juga ga mau ambil pusing mengingat bahwa saat itu politik bisa adem ayem karena memang dibungkam, DPR cuma paduan suara, partai cuma pengekor dan dikucilkan, dan pastinya tidak ada ruang dimana..
Paradoks Konsep Pembangunan
Sabtu, 30 Oktober 2010 11:15 WIB
Apa arti koordinasi dalam pembangunan? Koordinasi pembangunan selalu berada dalam konteks tarik-menarik berbagai hal. Ia akan berhadapan dengan politik, dengan korupsi, dengan kekuatan ekonomi bayangan dan ketidak-kompetenan birokrasi. Karena itu koordinasi pembangunan bukan persoalan manajemen seperti ilmu manajemen konvensional yang memperhitungkan input-output, efisiensi, dan efektifitas.
Koordinasi dalam konteks negara seperti Indonesia harus berupa instrumen yang tidak hanya ditopang oleh dukungan politik, namun juga membangun elemen untuk mencapai tujuan “penguatan” seperti membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dan menahan lawan politik dan “tikus” sistem. Jika ingin lebih canggih, maka instrumen ini juga harus memperkuat mitra dalam hal pemerintah agar dapat bergerak mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Sebagai contoh, pemerintah mempunyai kebijakan penguatan masyarakat sipil melalui fasilitasi dan promosi legimasi.
Pemerintahan kedua Presiden SBY memperlihatkan keinginan untuk meningkatkan kontrol atas kerja para menteri sebagai pembantunya. Tanda paling penting dari hal ini adalah didirikannya Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di bawah pimpinan Kuntoro Mangkusubroto yang dikenal memiliki kapasitas tinggi dalam pengelolaan program. Para menteri juga harus mengikuti program yang dibuat oleh unit kerja presiden ini, atas nama Presiden, untuk jangka waktu tertentu, misalnya seratus hari dan setahun.
Di manakah gambaran dari program-program dalam koordinasi tadi? Gambaran pertama adalah bahwa rumusan program tampak matang di beberapa kementerian dan sangat lemah di kementerian lain. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) adalah contoh yang memiliki program yang baik dilihat dari nilai strategisnya. Misalnya, program pelayanan satu atap di Kementerian Dalam Negeri bernilai membangun kepercayaan masyarakat, memperbaiki persepsi investor, selain menjadikan reformasi birokrasi sebagai sesuatu yang terfokus pada bidang tertentu. Program ini erat dengan program yang ada di Kementerian PAN.
Program pembatalan perda bermasalah mempunyai nilai membersihkan kekeruhan di tata kelola daerah dan mendisplinkan birokrat serta politisi DPRD. Program Kementerian PAN fokus pada rancangan peraturan dalam yang memperbaiki tata kelola birokrasi dan pejabat tinggi negara. Contoh dari program yang tampak tidak matang adalah Kementerian Daerah Tertinggal dan Kementerian Kelautan yang tampak segemental dan tidak jelas nilai strategisnya.
Meskipun terdapat perbedaan dalam kematangan, rancangan program dapat mengenali ada perbedaan kesiapan di tiap kementerian yang harus disesuaikan programnya. Ada kementerian yang masih berantakan pengelolaannya, sehingga fokusnya adalah membuat semacam SOP (standard, operation, procedure) dan rancangan-rancangan kerja. Jika kita dapat mencermati memang di banyak kementerian apa yang diklaim sebagai inisatif anti-korupsi, sesungguhnya baru membuat SOP yang lebih baik. Namun, bagi kementerian lain yang dianggap siap, program yang dibebankan bersifat strategis.
Pembuatan program akan membantu para menteri dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, seharusnya nilainya terletak pada koordinasi politik, dan bukan pada nilai teknokratisnya. Menteri dengan berbagai latar belakang politik ini akan lebih fokus sebagai pembantu presiden daripada ke partai pendukungnya. Selain itu program adalah pernyataan politik dari Presiden pada rakyat maupun pada lawan politiknya. Dari aspek teknokratis, menteri yang dipilih seharusnya lebih tahu dari UKP4 tentang apa yang harus dilakukan kementeriannya dari satu hingga lima tahun ke depan. Kenyataannya tidak demikian.
Beberapa program dalam sejumlah kementerian sangat tergantung pada kapasitas menterinya. Misalnya, program perbaikan sistem pendidikan, pengembangan industri kecil, dan pembangunan daerah tertinggal masih harus diinterpretasikan. Misalnya, sistem pendidikan Indonesia tanpa orientasi yang jelas tentang mulai gambaran tentang kompetensi macam apa yang harus dimiliki anak Indonesia. Contoh lain, industri kecil adalah realitas dominan dari perekonomian Indonesia. Artinya, dibutuhkan visi tentang industri mana yang mau dikembangkan dan bagaimana mengkaitkannya dengan industri besar. Atau, bahwa penduduk daerah tertinggal, misalnya di Papua, bukan hanya tentang meningkatkan pendidikan menurut standar nasional, melainkan juga untuk tujuan penguatan sosial ekonomi setempat. Artinya, kontekstualisasi program dan juga penguatan kementerian itu sendiri untuk menjalankan program dengan pendekatan baru.
Indikasi kecenderungan untuk koordinasi yang lain adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini menyedot sekitar 0,7 persen dari APBN. Skema PNPM terlihat detail dalam pengorganisasian program. Namun, skema PNPM bisa terjatuh pada perangkap teknokrasi yang dibuatnya sendiri. Tantangan yang dihadapi, yang juga dapat menjadi cerminan pemerintahan SBY, disebabkan karena asumsinya sendiri tentang rakyat, tentang birokrasi, dan tentang pembangunan.
Program ini merupakan kelanjutan Program Pembangunan Kecamatan. Hasil studi tahun 2008 menunjukkan bahwa dampak ekonomi ada namun kecil pada golongan miskin. Pada golongan yang sedikit lebih baik, program ini hampir tidak berdampak ekonomi. Artinya, dampak sebatas kucuran bantuan, bukan pada kekuatan konsep pemberdayaan. Asumsi yang riskan lainnya adalah tentang birokrasi pemerintah daerah. Para fasilitator akan dipilih oleh lembaga ini. Kompetensi fasilitator sangat penting dalam keberhasilan program, sedangkan birokrasi tidak punya kompetensi dalam merekrut orang. Pembangunan sendiri yang berdimensi penguatan rakyat juga bukan sepenuhnya “terserah rakyat” dan pemerintah lepas tangan. PNPM seharusnya terkait dengan skema lebih besar tentang pembangunan daerah.
Pemerintahan SBY periode kedua dengan demikian memberikan gambaran paradoks. Di satu sisi tampak terjadi pencanggihan konsep. Di sisi lain, penopang organisasi dan realitas sosialnya tidak diperhatikan. Pemerintahannya dipenuhi oleh organisasi-organisasi simbolik yang kosong dalam fungsi. Tidak heran terjadi kegilaan pararel dalam banalisme argumen para politisi di DPR.
Meuthia Ganie-Rochman
Sosiolog dan Dosen FISIP Universitas Indonesia
Dikutip dari www.metrotvnews.com
Sabtu, 30 Oktober 2010 11:15 WIB
Apa arti koordinasi dalam pembangunan? Koordinasi pembangunan selalu berada dalam konteks tarik-menarik berbagai hal. Ia akan berhadapan dengan politik, dengan korupsi, dengan kekuatan ekonomi bayangan dan ketidak-kompetenan birokrasi. Karena itu koordinasi pembangunan bukan persoalan manajemen seperti ilmu manajemen konvensional yang memperhitungkan input-output, efisiensi, dan efektifitas.
Koordinasi dalam konteks negara seperti Indonesia harus berupa instrumen yang tidak hanya ditopang oleh dukungan politik, namun juga membangun elemen untuk mencapai tujuan “penguatan” seperti membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dan menahan lawan politik dan “tikus” sistem. Jika ingin lebih canggih, maka instrumen ini juga harus memperkuat mitra dalam hal pemerintah agar dapat bergerak mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Sebagai contoh, pemerintah mempunyai kebijakan penguatan masyarakat sipil melalui fasilitasi dan promosi legimasi.
Pemerintahan kedua Presiden SBY memperlihatkan keinginan untuk meningkatkan kontrol atas kerja para menteri sebagai pembantunya. Tanda paling penting dari hal ini adalah didirikannya Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di bawah pimpinan Kuntoro Mangkusubroto yang dikenal memiliki kapasitas tinggi dalam pengelolaan program. Para menteri juga harus mengikuti program yang dibuat oleh unit kerja presiden ini, atas nama Presiden, untuk jangka waktu tertentu, misalnya seratus hari dan setahun.
Di manakah gambaran dari program-program dalam koordinasi tadi? Gambaran pertama adalah bahwa rumusan program tampak matang di beberapa kementerian dan sangat lemah di kementerian lain. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) adalah contoh yang memiliki program yang baik dilihat dari nilai strategisnya. Misalnya, program pelayanan satu atap di Kementerian Dalam Negeri bernilai membangun kepercayaan masyarakat, memperbaiki persepsi investor, selain menjadikan reformasi birokrasi sebagai sesuatu yang terfokus pada bidang tertentu. Program ini erat dengan program yang ada di Kementerian PAN.
Program pembatalan perda bermasalah mempunyai nilai membersihkan kekeruhan di tata kelola daerah dan mendisplinkan birokrat serta politisi DPRD. Program Kementerian PAN fokus pada rancangan peraturan dalam yang memperbaiki tata kelola birokrasi dan pejabat tinggi negara. Contoh dari program yang tampak tidak matang adalah Kementerian Daerah Tertinggal dan Kementerian Kelautan yang tampak segemental dan tidak jelas nilai strategisnya.
Meskipun terdapat perbedaan dalam kematangan, rancangan program dapat mengenali ada perbedaan kesiapan di tiap kementerian yang harus disesuaikan programnya. Ada kementerian yang masih berantakan pengelolaannya, sehingga fokusnya adalah membuat semacam SOP (standard, operation, procedure) dan rancangan-rancangan kerja. Jika kita dapat mencermati memang di banyak kementerian apa yang diklaim sebagai inisatif anti-korupsi, sesungguhnya baru membuat SOP yang lebih baik. Namun, bagi kementerian lain yang dianggap siap, program yang dibebankan bersifat strategis.
Pembuatan program akan membantu para menteri dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, seharusnya nilainya terletak pada koordinasi politik, dan bukan pada nilai teknokratisnya. Menteri dengan berbagai latar belakang politik ini akan lebih fokus sebagai pembantu presiden daripada ke partai pendukungnya. Selain itu program adalah pernyataan politik dari Presiden pada rakyat maupun pada lawan politiknya. Dari aspek teknokratis, menteri yang dipilih seharusnya lebih tahu dari UKP4 tentang apa yang harus dilakukan kementeriannya dari satu hingga lima tahun ke depan. Kenyataannya tidak demikian.
Beberapa program dalam sejumlah kementerian sangat tergantung pada kapasitas menterinya. Misalnya, program perbaikan sistem pendidikan, pengembangan industri kecil, dan pembangunan daerah tertinggal masih harus diinterpretasikan. Misalnya, sistem pendidikan Indonesia tanpa orientasi yang jelas tentang mulai gambaran tentang kompetensi macam apa yang harus dimiliki anak Indonesia. Contoh lain, industri kecil adalah realitas dominan dari perekonomian Indonesia. Artinya, dibutuhkan visi tentang industri mana yang mau dikembangkan dan bagaimana mengkaitkannya dengan industri besar. Atau, bahwa penduduk daerah tertinggal, misalnya di Papua, bukan hanya tentang meningkatkan pendidikan menurut standar nasional, melainkan juga untuk tujuan penguatan sosial ekonomi setempat. Artinya, kontekstualisasi program dan juga penguatan kementerian itu sendiri untuk menjalankan program dengan pendekatan baru.
Indikasi kecenderungan untuk koordinasi yang lain adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini menyedot sekitar 0,7 persen dari APBN. Skema PNPM terlihat detail dalam pengorganisasian program. Namun, skema PNPM bisa terjatuh pada perangkap teknokrasi yang dibuatnya sendiri. Tantangan yang dihadapi, yang juga dapat menjadi cerminan pemerintahan SBY, disebabkan karena asumsinya sendiri tentang rakyat, tentang birokrasi, dan tentang pembangunan.
Program ini merupakan kelanjutan Program Pembangunan Kecamatan. Hasil studi tahun 2008 menunjukkan bahwa dampak ekonomi ada namun kecil pada golongan miskin. Pada golongan yang sedikit lebih baik, program ini hampir tidak berdampak ekonomi. Artinya, dampak sebatas kucuran bantuan, bukan pada kekuatan konsep pemberdayaan. Asumsi yang riskan lainnya adalah tentang birokrasi pemerintah daerah. Para fasilitator akan dipilih oleh lembaga ini. Kompetensi fasilitator sangat penting dalam keberhasilan program, sedangkan birokrasi tidak punya kompetensi dalam merekrut orang. Pembangunan sendiri yang berdimensi penguatan rakyat juga bukan sepenuhnya “terserah rakyat” dan pemerintah lepas tangan. PNPM seharusnya terkait dengan skema lebih besar tentang pembangunan daerah.
Pemerintahan SBY periode kedua dengan demikian memberikan gambaran paradoks. Di satu sisi tampak terjadi pencanggihan konsep. Di sisi lain, penopang organisasi dan realitas sosialnya tidak diperhatikan. Pemerintahannya dipenuhi oleh organisasi-organisasi simbolik yang kosong dalam fungsi. Tidak heran terjadi kegilaan pararel dalam banalisme argumen para politisi di DPR.
Meuthia Ganie-Rochman
Sosiolog dan Dosen FISIP Universitas Indonesia
Dikutip dari www.metrotvnews.com
SADURAN METRO HARI INI
Freddy Numberi Rombak Eselon I Kemenhub
Umum / Senin, 1 November 2010 15:59 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perhubungan Freddy Numberi merombak eselon I jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ia mengangkat Iskandar Abubakar sebagai Inspektur Jenderal Kemenhub melalui Keputusan Presiden Nomor 161/2010.
Pada acara pelantikan tersebut di Jakarta, Senin (1/11), Freddy juga mengangkat R. Bobby Mamahit yang sebelumnya Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Selain itu, Freddy juga mengangkat Dedy Darmawan yang sebelumnya Kapala Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Perhubungan menjadi staf ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan.
Sementara itu, pejabat Inspektur Jenderal sebelumnya Zoelkarnain Oeyoeb segera memasuki masa pensiun. Sedangkan Iskandar sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan.
Menteri Perhubungan Freddy Numberi dalam sambutan pelantikan itu menegaskan, penggantian dan promosi pejabat adalah hal biasa. "Kesinambungan harus dijaga sebagai bentuk kaderisasi pejabat eselon satu di lingkungan perhubungan," katanya.
Khusus kepada Iskandar Abubakar, Freddy berharap, pejabat yang bersangkutan berharap menyesuaikan diri dengan paradigma baru yang berkembang.(MI/BEY)
Dikutip dari www.metrotvnews.com
ada tanggapan? silahkan isi komentar anda pada kolom koment di bawah ini!
Umum / Senin, 1 November 2010 15:59 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perhubungan Freddy Numberi merombak eselon I jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ia mengangkat Iskandar Abubakar sebagai Inspektur Jenderal Kemenhub melalui Keputusan Presiden Nomor 161/2010.
Pada acara pelantikan tersebut di Jakarta, Senin (1/11), Freddy juga mengangkat R. Bobby Mamahit yang sebelumnya Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Selain itu, Freddy juga mengangkat Dedy Darmawan yang sebelumnya Kapala Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Perhubungan menjadi staf ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan.
Sementara itu, pejabat Inspektur Jenderal sebelumnya Zoelkarnain Oeyoeb segera memasuki masa pensiun. Sedangkan Iskandar sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan.
Menteri Perhubungan Freddy Numberi dalam sambutan pelantikan itu menegaskan, penggantian dan promosi pejabat adalah hal biasa. "Kesinambungan harus dijaga sebagai bentuk kaderisasi pejabat eselon satu di lingkungan perhubungan," katanya.
Khusus kepada Iskandar Abubakar, Freddy berharap, pejabat yang bersangkutan berharap menyesuaikan diri dengan paradigma baru yang berkembang.(MI/BEY)
Dikutip dari www.metrotvnews.com
ada tanggapan? silahkan isi komentar anda pada kolom koment di bawah ini!
Minggu, 31 Oktober 2010
IZTAS LENGSER DARI JABATAN BPL PB HMI
Depok- sedikitnya 29 orang utusan Musyawarah Nasional (MUNAS) BPL PB HMI, baru-baru ini 30 oktber-1 Nov 2010 telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatannya. salah satu momen penting pada kegiatan tersebut adalah pemilihan formatur/ketua umum BPL PB HMI periode 2010-2012 yang baru saja usai tadi pagi 31/10 pukul 05.00 WIB.hasil dari pemilihan tersebut telah melahirkan pemimpin baru yang siapa untuk berjuang mengawal perkaderan HMI diseluruh tanah air indonesia ini.Saudara "yusro" dialah pemimpin baru yang telah dipilih secara aklamasi oleh peserta munas. dengan demikian lengserlah IZTAS selaku ketua umum BPL PB HMI periode 2008-2010 yang sebelumnya telah dinyatakan demisioner setelah menyampakan laporan pertanggungjawabannya pada malam tadi.YAKIN USAHA SAMPAI semoga melalui Yusro sebagai ketum BPL PB HMI yang dilahirkan melalui hasil MUNAS yang Pertama kali ini dapat menciptakan prestasi-prestasi gemilang bagi masa depan perkaderan Hijau Hitam...(AWAN)
Senin, 25 Oktober 2010
HANYA ORANG BIJAK YANG MAMPU MEMIMPIN NEGERI INI
ya.. benar sekali, hanya orang bijaksana yang mampu memimpin negeri ini,
ajang pemilihan ketua umum PB HMI yang akan dilaksanakan pada kongres 5 November nanti adalah merupakan momen penting untuk mencari figur-figur terbaik dalam memimpin bangsa ini kedepan. paling tidak figur tersebut mampu memimpin kader yang telah terhipun dalam institusi HMI yang tersebar di negeri ini.lantas figur macam mana yang wajib di pilih..? pertanyaan ini tentu akan melahirkan jawaban yang fariatif.. apalagi yang menjawabNYA adalah kader HMI. Apapun jawabannya tetap tidak harus keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan. Pada prinsipnya kita harus mencari pemimpin yang bijaksana. dia memahami benar tentang arti manusia dan kemanusiaan. paling tidak dia adalah seorang yang karakternya mendekatai filosof, karena filosof adalah orang yang benar-benar memahami konsep dan konteks kehidupan itu sendiri. baik kehidupan langit, bumi dan segala isinya. alfarabi adalah seorang pemikir islam yang pernah mengatakan bahwa sesungguhnya filosof tidak seperti yang biasanya kita ketahui . bahwa filosof adalah mereka-mereka yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran seperti, thales,aristoteles,plato dan lain-lain. akan tetapi yang layak dan pantas dikatakan filosof adalah mereka yang memiliki kemampuan lebih dari kemampuan manusia biasa. dialah Nabi-Nabi dan rasul yang memiliki kemampuan tersebut. Nabi dan rasul memiliki kemampuan yang lebih dari manusia biasa seperti para filosof yang sering kita kita kenal saat ini. katakan saja MUHAMMAD SAW, dia adalah seorang yang ummi, tidak tahu membaca, namun memiliki kemampuan membaca tanda-tanda zaman... dan apa yang ia lakukan baik dari sisi konsep pemikirannya hingga perilakunya sangat berpengaruh positif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam ini. bersambung....
ajang pemilihan ketua umum PB HMI yang akan dilaksanakan pada kongres 5 November nanti adalah merupakan momen penting untuk mencari figur-figur terbaik dalam memimpin bangsa ini kedepan. paling tidak figur tersebut mampu memimpin kader yang telah terhipun dalam institusi HMI yang tersebar di negeri ini.lantas figur macam mana yang wajib di pilih..? pertanyaan ini tentu akan melahirkan jawaban yang fariatif.. apalagi yang menjawabNYA adalah kader HMI. Apapun jawabannya tetap tidak harus keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan. Pada prinsipnya kita harus mencari pemimpin yang bijaksana. dia memahami benar tentang arti manusia dan kemanusiaan. paling tidak dia adalah seorang yang karakternya mendekatai filosof, karena filosof adalah orang yang benar-benar memahami konsep dan konteks kehidupan itu sendiri. baik kehidupan langit, bumi dan segala isinya. alfarabi adalah seorang pemikir islam yang pernah mengatakan bahwa sesungguhnya filosof tidak seperti yang biasanya kita ketahui . bahwa filosof adalah mereka-mereka yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran seperti, thales,aristoteles,plato dan lain-lain. akan tetapi yang layak dan pantas dikatakan filosof adalah mereka yang memiliki kemampuan lebih dari kemampuan manusia biasa. dialah Nabi-Nabi dan rasul yang memiliki kemampuan tersebut. Nabi dan rasul memiliki kemampuan yang lebih dari manusia biasa seperti para filosof yang sering kita kita kenal saat ini. katakan saja MUHAMMAD SAW, dia adalah seorang yang ummi, tidak tahu membaca, namun memiliki kemampuan membaca tanda-tanda zaman... dan apa yang ia lakukan baik dari sisi konsep pemikirannya hingga perilakunya sangat berpengaruh positif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam ini. bersambung....
Sabtu, 23 Oktober 2010
HMI Cabang Ternate Menjelang kongres Di depok
Ternate, setelah menyepakati dan membentuk tim keberangkatan, kini beberapa pengurus HMI Cabang Ternate telah siap hadir ke arena kongres. kongres yang dilaksanakan pada tangal 5 November nanti akan dihadiri mantan Presiden RI Habibie juga beberapa pejabat tinggi negara lainnya. sementara kekhawatiran tim adalah membludaknya rombongan liar (ROMLI)yang ikut berangkat. sebab diperkirakan ROMLI berjumlah sekitar lebih dari 300 jiwa. sebagai langkah bertanggung jawab, tim telah membuka pendaftaran sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir angka tersebut.
WISATA ILMIAH
HMI KOMISARIAT TARBIYAH- direncanakan besok minggu/24/10/10 pengurus HMI Komisariat Tarbiyah STAIN Ternate akan berombongan menuju salah satu objek wisata di kota ternate yakni tepatnya di sulamadaha Ternate Utara dalam rangka wisata ilmiah.kegiatan tersebut adalah bagian dari rangkaian LATIHAN KADER SATU (LK 1)Yang baru saja di tutup oleh ketua UMUM HMI Cabang ternate beberapa minggu yang lalu.kegiatan tersebut memang benar-benar sangat dinanti-nanti oleh kader-kader baru HMI komisariat tarbiyah sebab infonrmasi yang disapaikan oleh panitia bahwa dalam kegiatan tersebut para kader akan disuguhkan beberapa materi penting yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya...
rombongan akan bergerak pada pukul 08.00 wit, untuk itu diharapkan para kader solid hijau hitam agar lebih awal tiba dikampus sehingga kegiatan dapat berjalan secara efesiaen kata JEMS selaku Ketua pantia kegiatan dimaksud..
rombongan akan bergerak pada pukul 08.00 wit, untuk itu diharapkan para kader solid hijau hitam agar lebih awal tiba dikampus sehingga kegiatan dapat berjalan secara efesiaen kata JEMS selaku Ketua pantia kegiatan dimaksud..
FOTO PENGURUS BERSAMA CAK ANAS
bercerminlah kepada alumni, cermin itu ada yang retak, ada yang buram dan juga ada yang bersih. tinggal anda selaku kader yang memilih mau yang mana (kata cak anas saat berdiskusi pada pertemuan bersama pengurus HMI CABANG Ternate di sela-sela kunjungannya selaku ketua Partai Demokrat saat itu)
Kamis, 13 Mei 2010
NDP HMI
SEJARAH PERUMUSAN NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP) DAN PERKEMBANGANNYA
NDP kali pertama dikenal pada tahun 1969 pada saat Pengurus Besar HMI yang bertempat di Jakarta dipimpin oleh Nurcholis Madjid yang sering dikenal dengan Cak Nur, tepatnya padi Kongres ke-9 di Malang, pada saat itu Cak Nur memberikan presentasi mengenai Nilai Dasar Islam, selanjutnya kertas kerja yang telah disampaikan oleh Cak Nur dalam kongres tersebut dimintu oleh peserta kongres dan selanjutnya kongres mengamanahkan untuk disempurnakan dengan menugaskan Sakib Mahmud, Endang Ashari serta konseptornya Cak Nur.
Pada Kongres ke-10 di Palembang tahun1971 konsep dasar Islam ini dikukuhkan dengan nama "Nilai-Nilai Dasar Perjuangan" yang disingkat dengan NDP tanpa perubahan isi sama sekali, adapun alasan dipilihnya nama ini adalah: karena Nilai Dasar Islam (NDI) dianggap justru menyempitkan makna Islam itu sendiri, apalagi mengklaim dengan nama Islam. Selain itu kata perjuangan memiliki makna usaha yang sungguh-sungguh untuk merubah suatu keadaan, kata perjuangan itupun terinspirasi dari sebuah kata judul sebuah buku “Perjuangan Kita” karya Syahrir. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya NDP adalah sebagai berikut :
Belum adanya literature yang Memadai bagi kader HMI untuk rujukan filsafat sosial dalam usaha melakukan aksi dan kerja kemanusiaan.
Kondisi umat Islam khususnya di Indonesia yang masih mengalami kejumudan dan kurang dalam penghayatan serta pengamalan nilai- nilai ajaran Islam.
Kaca perbandingan, karena kader PKI mempunyai buku panduan yang dijadikan pedoman untuk menjalankan idiologi marxisnya, maka dari mahasiswa Islam juga harus memiliki buku panduan sebagai dasar perjuangan.
Dalam perjalanan sejarah NDP, ketika negeri ini menganut asas tunggal yang ditetapkan oleh pemerintah yang saat itu rezim Soeharto, dengan Orde Barunya dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1985 tentang Asas Tunggal Pancasila, NDP pun berubah nama lagi menjadi Nilai Identitas Kader (NIK) namun isinya tetap tidak berubah, selanjutnya perubahan nama ini kemudian disahkan pada kongres ke-16 di Padang, sebab dari diubahya nama NDP menjadi NIK karena:
1. Penguasa menganggap kata perjuangan dapat mengganggu stabilitas nasional.
2. Untuk membedakan kader HMI dengan yang bukan kader.
Setelah orde baru tumbang dan alam demokrasi yang kian berkibar, maka pada Kongres ke-22 di Jambi tahun 2000, NIK kembali menjadi nama NDP.
Kedudukan NDP : Sebagai Landasan Perjuangan
Tujuan NDP : Sebagai Filsafat Sosial.
Hubungan antara NDP dengan HMI:
1. Islam : Landasan Teologis.
2. NDP - HMI : Landasan ldeologis.
3. NDP-Mission HMI : Landasan Filosofis.
4. NDP - GPPO & PKN HMI : Landasan Sosiologis.
Sebagai catatan ada pula yang menyatakan bahwa konsep nilai dasar perjuangan ini adalah hasil kajian Cak Nur dari pejalanannya keluar negeri (yang dimulai dari Suriah, Kuwait, Saudi, Turki, Libanon, Mesir, Amerika. Yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa negara di Asia). Dari perjalannya ini beliau membandingkan umat Islam di setiap negara bagaimana mereka menganut Islam memahami, menghayati serta pengamalan ajaran-ajaran Islam, selanjutnya beliau membandingkan dengan kondisi umat Islam di Indonesia, hingga sampai akhirnya beliau termotivasi untuk memberikan konsep ajaran Islam yang mampu menjadi panduan bagi muslim Indonesia. Bagi HMI NDP sangat penting sebagai panduan berpikir dalam memahami nilai-nilai Islam yang bersumber pada Alquran dan Sunnah. Dan bisa dikatakan bahwa NDP itu sendiri adalah kesimpulan tafsir Alquran dalam organisasi HMI. Kesimpulan dalam NDP memposisikan HMI sebagai organisasi perjuangan (Lihat GPPO tentang kemiskinan, kebodohan dll).
Yakin Usaha Sampai Untuk Kemajuan
NDP kali pertama dikenal pada tahun 1969 pada saat Pengurus Besar HMI yang bertempat di Jakarta dipimpin oleh Nurcholis Madjid yang sering dikenal dengan Cak Nur, tepatnya padi Kongres ke-9 di Malang, pada saat itu Cak Nur memberikan presentasi mengenai Nilai Dasar Islam, selanjutnya kertas kerja yang telah disampaikan oleh Cak Nur dalam kongres tersebut dimintu oleh peserta kongres dan selanjutnya kongres mengamanahkan untuk disempurnakan dengan menugaskan Sakib Mahmud, Endang Ashari serta konseptornya Cak Nur.
Pada Kongres ke-10 di Palembang tahun1971 konsep dasar Islam ini dikukuhkan dengan nama "Nilai-Nilai Dasar Perjuangan" yang disingkat dengan NDP tanpa perubahan isi sama sekali, adapun alasan dipilihnya nama ini adalah: karena Nilai Dasar Islam (NDI) dianggap justru menyempitkan makna Islam itu sendiri, apalagi mengklaim dengan nama Islam. Selain itu kata perjuangan memiliki makna usaha yang sungguh-sungguh untuk merubah suatu keadaan, kata perjuangan itupun terinspirasi dari sebuah kata judul sebuah buku “Perjuangan Kita” karya Syahrir. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya NDP adalah sebagai berikut :
Belum adanya literature yang Memadai bagi kader HMI untuk rujukan filsafat sosial dalam usaha melakukan aksi dan kerja kemanusiaan.
Kondisi umat Islam khususnya di Indonesia yang masih mengalami kejumudan dan kurang dalam penghayatan serta pengamalan nilai- nilai ajaran Islam.
Kaca perbandingan, karena kader PKI mempunyai buku panduan yang dijadikan pedoman untuk menjalankan idiologi marxisnya, maka dari mahasiswa Islam juga harus memiliki buku panduan sebagai dasar perjuangan.
Dalam perjalanan sejarah NDP, ketika negeri ini menganut asas tunggal yang ditetapkan oleh pemerintah yang saat itu rezim Soeharto, dengan Orde Barunya dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1985 tentang Asas Tunggal Pancasila, NDP pun berubah nama lagi menjadi Nilai Identitas Kader (NIK) namun isinya tetap tidak berubah, selanjutnya perubahan nama ini kemudian disahkan pada kongres ke-16 di Padang, sebab dari diubahya nama NDP menjadi NIK karena:
1. Penguasa menganggap kata perjuangan dapat mengganggu stabilitas nasional.
2. Untuk membedakan kader HMI dengan yang bukan kader.
Setelah orde baru tumbang dan alam demokrasi yang kian berkibar, maka pada Kongres ke-22 di Jambi tahun 2000, NIK kembali menjadi nama NDP.
Kedudukan NDP : Sebagai Landasan Perjuangan
Tujuan NDP : Sebagai Filsafat Sosial.
Hubungan antara NDP dengan HMI:
1. Islam : Landasan Teologis.
2. NDP - HMI : Landasan ldeologis.
3. NDP-Mission HMI : Landasan Filosofis.
4. NDP - GPPO & PKN HMI : Landasan Sosiologis.
Sebagai catatan ada pula yang menyatakan bahwa konsep nilai dasar perjuangan ini adalah hasil kajian Cak Nur dari pejalanannya keluar negeri (yang dimulai dari Suriah, Kuwait, Saudi, Turki, Libanon, Mesir, Amerika. Yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa negara di Asia). Dari perjalannya ini beliau membandingkan umat Islam di setiap negara bagaimana mereka menganut Islam memahami, menghayati serta pengamalan ajaran-ajaran Islam, selanjutnya beliau membandingkan dengan kondisi umat Islam di Indonesia, hingga sampai akhirnya beliau termotivasi untuk memberikan konsep ajaran Islam yang mampu menjadi panduan bagi muslim Indonesia. Bagi HMI NDP sangat penting sebagai panduan berpikir dalam memahami nilai-nilai Islam yang bersumber pada Alquran dan Sunnah. Dan bisa dikatakan bahwa NDP itu sendiri adalah kesimpulan tafsir Alquran dalam organisasi HMI. Kesimpulan dalam NDP memposisikan HMI sebagai organisasi perjuangan (Lihat GPPO tentang kemiskinan, kebodohan dll).
Yakin Usaha Sampai Untuk Kemajuan
Langganan:
Postingan (Atom)